Salah satu butir persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB), Belanda harus menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dalam waktu satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Dalam realisasinya, Belanda tidak mematuhi KMB, sedangkan penyelesaian masalah Irian di PBB tidak memperoleh hasil yang nyata.
Indonesia mengambil sikap tegas terhadap Belanda., pada tahun 1954 Indonesia membatalkan Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Hal ini baru diakui Belanda pada tahun 1956. Suasana anti Belanda pun semakin meningkat. Sejak bulan November 1957, Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap perusahan-perusahan Belanda di Indonesia, seperti Shell diubah menjadi Pertamina, dan KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) menjadi Pelni (Pelayaran Nasional Indonesia). Pada tahun 1959 terjadilah pemulangan besar-besaran warga negara Belanda yang masih berada di Indonesia.
Hal yang menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia yaitu rencana Belanda pada awal tahun 1960 untuk mendirikan “Negara Papua” di Irian Barat yang lepas dari Indonesia. Maka pada tanggal 17 Agustus 1960, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda, dan membetnuk pemerintahan sementara Irian Barat yang berkedudukan di Soasiu, Tidore.
Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengumumkan Trikora (Tri Komando Rakyat) yang isinya sebagai berikut:
Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengumumkan Trikora (Tri Komando Rakyat) yang isinya sebagai berikut:
- Gagalkan pembentukan Negara Papua buatan Belanda.
- Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat
- Persiapkan untuk mobilisasi umum demi mempertahankan kesatuan tanah air dan bangsa.
Pada tanggal 11 Januari 1962, dibentuklah Komando Mandala Siaga Pembebasan Irian Barat yang dipimpin Mayor Jenderal Suharto. Tanggal 15 Januari 1962 terjadilah Pertempuran Laut Aru, yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Komodor Yos Sudarso. Meskipun Angkatan Laut Belanda lebih kuat karena dilengkapi kapal induk, Angkatan Laut kita bertempur dengan gagah berani. Kapal RI Macan Tutul tenggelam, dan Komodor Yos Sudarso gugur.
Panglima Komando Mandala Siaga Suharto memulai Operasi Jayawijaya sejak tanggal 22 Juni 1962, yaitu dengan mendaratkan pasukan-pasukan ABRI dan sukarelawan ke Irian Barat melalui laut dan udara. Terjadilah pertempuran di daerah Teminabuan, Kaimana, Serui, Merauke, dan tempat-tempat lain di Irian Barat.
Perundingan antara Indonesia dengan Belanda berlangsung pada tanggal 15 Agustus 1962 di Markas PBB New York dengan mediator seorang diplomat Amerika Serikat, Ellswort Bunker. Delegasi RI dipimpin oleh Menlu Dr. Subandrio, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Menlu Joseph Luns. Perundingan itu menghasilkan Persetujuan New York yang isinya,
a. Penghentian tembak-menembak di Irian Barat
b. Pembentukan kekuasaan pemerintahan sementara PBB di Irian Barat, dengan nama UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority), yang diketuai Jalal Abduh dari Iran
c. Masa pemerintahan UNTEA dibagi dua periode:
- 1 Oktober 1962 – 31 Desember 1962: UNTEA dengan Belanda
- 1 Januari 1963 – 1 Mei 1963: UNTEA dengan RI
d. Tanggal 1 Mei 1963 Irian Barat dikembalikan kepada RI, dan pada tahun 1969 Indonesia harus menyelenggarakan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) di Irian Barat.
Irian Barat secara resmi kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pada tanggal 1 Mei 1963,. Perpera pun digelar pada tanggal 14 Juli 1969dengan hasil bahwa segenap rakyat Irian Barat memilih tetap bergabung dengan RI. Hasil Perpera ini disahkan oleh PBB pada tanggal 19 November 1969.. Sejak tahun 1974 nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya, yang dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada masa reformasi kembali berubah menjadi Papua.
Materi Demokrasi Liberal Lainnya :
- Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Pasca Pengakuan Kedaulatan
- 6 Gangguan Keamanan Yang Muncul Dari Dalam Negeri
- Instabilitas Politik Parlementer Sesuai Dengan UUDS 1950
- Dekrit Presiden 5 Juli 1959
- Perjuangan Mengembalikan Irian Barat
- Peristiwa G30S PKI 1965
- Langkah-langkah Perluasan Pengaruh PKI
- Jalannya Peristiwa G30S PKI
- Penumpasan G30S PKI
- Proses Peralihan Politik Pasca Peristiwa G30S PKI
0 komentar:
Posting Komentar