Pada masa itu Presiden Soekarno mencetuskan ide Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) yang direalisasikan dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Hal tersebut memberikan peluang bagi PKI untuk mensosialisasikan dan memperluas pengaruhnya ke setiap sendi kehidupan Bangsa Indonesia. PKI dengan berlandaskan manipol (manifesto politik) makin gencar dalam menjalankan berbagai upayanya tersebut pada awal tahun 1960-an yaitu ketika makin memuncaknya krisis sosial politik dan ekonomi melanda negeri ini.
Dalam doktrin manipol dinyatakan bahwa rakyat indonesia sedang menyelesaikan revolusinya atau lebih dikenal dengan istilah “revolusi belum selesai”, rakyat Indonesia digiring untuk menyelesaikan revolusi menurut tahapan yang telah ditentukan, yakni tahap nasionalis demokratis serta tahap sosialistis. Untuk menutupi kenyataan PKI yang bersifat internasionalis dan anti agama, PKI mengakui menganut manipol (dimana di dalamnya sudah tercakup Pancasila), dan menyatakan manipol sebagai satu-satunya doktrin revolusi Indonesia yang harus dipegang teguh. Secara politik, posisi PKI diperkuat dengan adanya anjuran Presiden Soekarno untuk tidak berkomunistofobi.
PKI bergerak lebih leluasa lagi dengan dibubarkannya Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) melalui keputusan Pemerintah. Hal ini melicinkan lagi bagi langkah-langkah politik PKI, karena kedua partai tersebut merupakan pesaing utama dalam kancah perpolitikan nasional.
Kondisi ekonomi nasional yang begitu menekan kehidupan terutama sangat dirasakan lapisan masyarakat bawah. Hal itu memudahkan perluasan pengaruh PKI. Rakyat kecil seperti kaum buruh tani diprovokasi agar melakukan berbagai aksi sepihak yang menimbulkan kerugian jiwa dan materi. Sejak tahun 1961 tercatat berbagai aksi sepihak berupa penyerobotan tanah yang disertai kekerasan terhadap tanah luas milik perorangan dan negara terbukti dilakukan oleh kaum buruh tani yang dimotori oleh kader-kader PKI seperti BTI, Pemuda Rakyat dan Gerwani. Aksi-aksi sepihak itu antara lain:
- Peristiwa Jengkol 15 November 1961
- Peristiwa Indramayu 15 Okttober 1964
- Peristiwa Boyolali November 1964
- Peristiwa Kanigoro 13 Januari 1965
- Peristiwa Bandar Betsi 14 Mei 1965
Rangkaian peristiwa yang diprovokasi PKI tersebut menimbulkan konflik horisontal yang berdarah dan menjatuhkan korban harta dan jiwa di kedua belah pihak.
Selain di kalangan rakyat petani, Kalangan seniman, wartawan dan intelektual pun tidak luput dari rongrongan PKI. PKI berusaha meluaskan pengaruhnya di bidang kebudayaan melalui Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Hal tersebut sudah barang tentu mendapatkan tentangan dari kelompok seniman dan intelektual yang tidak ingin kegiatannya didominasi oleh kelompok politik tertentu. Kelompok anti Lekra ini pun mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai Manifesto Kebudayaan (Manikebu) pada Bulan Agustus 1963. Politik PKI yang begitu mendominasi sehingga bisa menempatkan para penentangnya sebagai anti pemerintah. Pada bulan Mei 1964, Manikebu dilarang Pemerintah, karena dianggap sebagai produk Barat yang borjuis dan anti revolusioner , sedangkan tokoh-tokohnya dijebloskan ke dalam penjara tanpa proses pengadilan.
Rongrongan pengaruh PKI dan kader-kadernya juga memasuki lingkungan pendidikan. PGRI sangat gigih menentang konsep pendidikan Pancacinta dan Pancatinggi PKI. PGRI tetap konsisten mempertahankan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila. Hal itu terungkap dalam kongres PGRI yang ke-10 pada tahun 1962 di Jakarta Sikap tersebut menempatkan PGRI pada posisi harus berhadapan dengan dominasi politik PKI dengan Nasakom-nya. PKI berhasil menyusupkan orang-orangnya ke setiap lembaga dan organisasi, termasuk PGRI. Sementara itu Pemerintah memiliki kebijaksanaan untuk melaksanakan pendidikan panca wardhana. Hal yang memudahkan masuknya unsur-unsur komunis ke setiap sendi kehidupan.
Pada bulan Juni 1961 PKI memecahbelah PGRI menjadi PGRI yang setia pada Pancasila dan PGRI nonvaksentral yang pro-PKI. PGRI non-vaksentral yang berorientasi komunis dan dipimpin oleh Soebandrio dkk., menganggap PGRI yang dipimpin ME Subiadinata sudah menyimpang dan beraviliasi dengan SOKSI (Serikat Organisasi Kerja Seluruh Indonesia). Kelahiran PGRI non-vaksentral dianggap sebagai upaya untuk menjaga kemurnian perjuangan PGRI. Padahal yang sebenarnya PGRI non-vaksentral adalah berhaluan komunis dan beraviliasi dengan SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia.) yang bernaung di bawah PKI.
PKI pun melakukan penyusupan ke tubuh partai lain. PKI berhasil menyusupkan Ir Ali Surachman ke PNI di bawah pimpinan Ali Sastroamidjojo, sehingga mempengaruhi haluan PNI sejajar dengan PKI. Tokoh Marhaenis sejati dikeluarkan dengan dalih marhaenis gadungan.. Maka terbentuklah PNI pimpinan Osa Maliki dan Usep Ranuwijaya (PNI-Osa), beserta PNI Ali Surachman (PNI-Asu).
Menghadapi partai yang sulit disusupi, apalagi secara konsisten selalu bertentangan dengan PKI, akan dianggap sebagai oposisi pemerintah. Sehingga mudah menyingkirkannya, karena yang menentang PKI dikategorikan sebagai anti pemerintah. Hal tersebut pula yang dialami oleh partai-partai seperti PSI dan Masyumi yang pada tanggal 17 Agustus 1960 dibubarkan yang untuk selanjutnya dinyatakan sebagai partai terlarang. Pada tanggal 21 September 1965, Partai Murba pun mengalami nasib yang tidak berbeda dengan kedua partai yang disebut di atas.
PKI pun berhasil menyusup ke dalam institusi yang seharusnya ada pada posisi netral, yaitu ABRI. Setidaknya simpatisan pun bermunculan di dalam tubuh setiap angkatan (TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, maupun Kepolisian), selain mereka yang benar-benar sudah ada dalam genggaman pengaruh PKI. Hal tersebut menimbulkan sikap saling curiga, baik di antara sesama anggota, maupun di antara angkatan. Serangkaian aksi sepihak yang melibatkan kader PKI seperti pemuda rakyat dan BTI seperti tersebut di atas merupakan ujicoba PKI untuk mengukur kekuatan dalam berhadapan dengan ABRI.
Pada tanggal 14 Januari 1965 ketua CC PKI, Dipa Nusantara Aidit atas nama partainya menuntut pemerintah untuk mempersenjatai kaum buruh dan tani. Bahkan PKI berusaha untuk merealisasikan terbentuknya Angkatan ke-5 yang merupakan satuan sipil bersenjata, di samping ke-empat angkatan bersenjata yang sudah ada. ABRI, khususnya TNI-AD menentang pembentukan Angkatan ke-5 tersebut. ABRI menilai bahwa merupakan bahaya yang besar dan sulit dikendalikan jika sipil dipersenjatai karena tidak jelas garis komando dan garis koordinasinya.
Akhirnya pembentukan Angkatan ke-5 tidak berhasil direalisasikan. Namun dengan alasan mempersiapkan sukarelawan untuk operasi Dwikora, PKI menyelenggarakan pelatihan kemiliteran bagi anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani di sekitar Lubang Buaya, Pondok Gede Jakarta Timur. Sejak bulan Juli1965 sampai bulan September 1965 telah dilatih sebanyak 2000 orang. Hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan kelompok anti-PKI.
Pada 15 Mei 1965 Waperdam I/Menlu Dr Subandrio menerima surat tanpa nama yang menyebut-nyebut nama Gilchrist (Dubes Inggris). Di dalam surat tersebut yang kemudian dinamai ”Dokumen Gilchrist” berisi laporan yang ditujukan kepada Dubes AS mengenai situasi Indonesia. Di dalamnya terdapat kata-kata “our local army friends” yang oleh PKI ditafsirkan sebagai Dewan Jendral yang terdapat di dalam tubuh TNI-AD yang bertugas menilai kebijaksanaan Presiden dan berpotensi akan melakukan kudeta. Hal tersebut dikuatkan oleh kenyataan makin banyaknya kesatuan-kesatuan ABRI dari daerah memasuki Jakarta pada bulan September 1965. Tuduhan itu ditolak oleh TNI-AD yang mengatakan tidak ada yang disebut Dewan Jendral, sedangkan kesatuan-kesatuan yang hadir di Jakarta tersebut bertujuan untuk merayakan Hari ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965.
Materi Demokrasi Liberal Lainnya :
- Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Pasca Pengakuan Kedaulatan
- 6 Gangguan Keamanan Yang Muncul Dari Dalam Negeri
- Instabilitas Politik Parlementer Sesuai Dengan UUDS 1950
- Dekrit Presiden 5 Juli 1959
- Perjuangan Mengembalikan Irian Barat
- Peristiwa G30S PKI 1965
- Langkah-langkah Perluasan Pengaruh PKI
- Jalannya Peristiwa G30S PKI
- Penumpasan G30S PKI
- Proses Peralihan Politik Pasca Peristiwa G30S PKI
0 komentar:
Posting Komentar