Sampai tahun 1975 Timor Timur merupakan jajahan Portugal. Kudeta militer yang dikenal sebagai Revolusi Bunga di Portugal terjadi pada 25 April 1974 telah mengantarkan Jenderal Antonio de Spinola ke tampuk kekuasaan sebagai Presiden Portugal. Pasca kudeta tersebut memunculkan kehidupan politik yang lebih demokratis di Portugal.
Sejak 1974 sebenarnya penduduk Timor Timur telah diberi kesempatan untuk membentuk partai politik. Maka sejak Mei 1974 berdirilah beberapa organisasi politik di Timor Timur, seperti:
a. Associacao Social Democratica Timorense (ASDT) yang kemudian berubah menjadi Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (Fretilin),
b. Uniao Democratica Timorense (UDT),
c. Asscociacao Popular Democratica de Timor (Apodeti),
d. Klibun Oan Timor Aswain (KOTA),
e. Trabalhista.
f. Asscociacao Integracao Timor Indonesia (AITI),
g. Associacao Democratica Integracao Timor Leste Australia (ADITLA),
Setiap partai politik ini membawa ideologi politik serta tujuan yang berbeda bagi masa depan Timor Timur. Pemerintah Portugal (Portugis) pun sebenarnya sudah mempersiapkan proses dekolonisasi bagi Timor Timur. Berkaitan dengan hal tersebut, pada 17 Oktober 1974 di Jakarta dilangsungkan pembicaraan antara Menteri Seberang Lautan Portugal Dr. Antonio de Almeida Santos dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar negeri Adam Malik. Sebelum pertemuan Jakarta tersebut, pada 31 Agustus 1974 Ketua Partai Apodeti, menyatakan bahwa partainya telah mengusulkan agar Timor Timur menjadi provinsi bagian dari Indonesia.
Pada 9 Maret 1975 Menteri Seberang Lautan Portugal dengan Menlu Indonesia bertemu kembali di London yang merupakan pertemuan lanjutan. Dalam pertemuan itu, Pemerintah Portugal masih beranggapan bahwa apabila rakyat Timor Timur memilih untuk bergabung dengan Indonesia hal ini merupakan yang masuk akal.
Perundingan menentukan status Timor Timur sedang berlangsung, pecah konflik horisontal antar kelompok di TimorTimu UDT dan Fretilin berkoalisi untuk melawan Apodeti yang ingin bergabung dengan Indonesia. Konflik pun berkembang, UDT tidak lagi sejalan dengan Fretilin. Maka sejak Agustus 1975 pecahlah perang saudara terjadi di Timor Timur, dimulai di kota Dili.
Perang saudara tersebut berkembang setelah melibatkan tentara dan amunisi Portugal. Rakyat menjadi korban, Penduduk dibiarkan terjebak dalam perang saudara, dan ribuan orang menjadi korban atau terpaksa melakukan pengungsian. Fretilin berhasil menduduki kota Dili, dan memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur dan berdirinya sebuah Republik Demokrasi Timor Timur di koloni Portugis tersebut pada 28 November 1975. Namun, proklamasi itu tidak mendapat dukungan baik dari kelompok lain di dalam masyarakat Timor Timur maupun dari dunia internasional.
Pada 30 November 1975 UDT, Apodeti, KOTA, dan Trabalista menyampaikan proklamasi tandingan di Balibo. Deklarasi Balibo ini menyatakan keinginan Timor Timur untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia.
Konflik bersenjata di Timor Timur merupakan bagian integral dari Perang Dingin antara faham sosialis komunis dan faham demokrasi liberal. Fretilin yang berhaluan komunis dikhawatirkan ol.eh pihak Barat akan menjadi basis komunis di Asia Tenggara tepat di muka Australia. Hal tersebut menyebabkan pihak Barat mendorong Indonesia untuk terlibat dalam konflik tersebut secara aktif. Maka melalui operasi tempur Seroja, kota Dili berhasil diduduki kelompok pendukung integrasi yang dibantu militer RI pada tanggal 7 Desember 1975. Para pendukung Fretilin terdesak ke daerah pinggiran dan ke daerah-daerah pegunungan yang terpencil, dan tetap meneruskan perlawanan menentang integrasi Timor Timur dengan Indonesia melalui berbagai gangguan keamanan.
Pada 17 Desember 1975 Pemerintahan sementara dibentuk di bawah pimpinan oleh Arnaldo dos Reis Araujo. Pada Mei 1976 para anggota DPRD Timor Timur secara resmi menerima Petisi Integrasi Timor Timur dengan Republik Indonesia dari Masyarakat Timor Timur sebagai wlayah yang menjadi satu dengan Republik Indonesia. Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia diajukan secara resmi pada 29 Juni 1976. Sebuah rancangan undang-undang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan Timor Timur secara resmi menjadi sebuah provinsi dari Republik Indonesia setelah UU No. 7 tahun 1976 disahkan oleh DPR pada 17 Juli 1976. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh MPR melalui Ketetapan No. VI/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978.
Operasi tempur yang dilancarkan TNI di Timor Timur berlangsung sampai tahun 1986. Semenjak tahun tersebut, TNI merubah strategi dalam mengatasi gangguan keamanan dengan menggelar operasi teritorial (Opster). Operasi ini lebih bergerak pada bidang layanan sosial, pendidikan dan kesehatan. Namun seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, maka pihak Barat pun tidak melihat adanya kepentingan strategis yang berkaitan dengan penguasaan Indonesia atas Timor Timur. Selain itu tokoh Timor-Timur di pengasingan seperti Ramos Horta dkk yang dengan gigih selalu memunculkan isu pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat Timor Timur oleh Pemerntah Indonesia.
Lengsernya Suharto dari jabatan kepresidenan, dan digantikan oleh Habibie membawa warna tersendiri pada penyelesaian masalah Timor Timur. Terutama ketika Presiden Habibie pada tanggal 27 anuari 1999 menawarkan opsi otonomi khusus kepada Timor Timur di dalam NKRI, atau merdeka lepas dari NKRI.
Setelah serangkaian perundingan yang dilakukan dengan disponsori PBB yang dilengpkapi dengan berbagai resolusinya, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah misi perdamaian untuk Timor Timur atau United Nation Mission for East Timor (UNAMET) pada 11 Juni 1999. Misi PBB ini bertugas untuk menggelar jajak pendapat bagi warga Timor Timur, baik yang berada di dalam maupun di luar Timor Timur.
Jajak pendapat pun dapat diselenggarakan pada 30 Agustus 1999, dan hasilnya diumumkan Sekjen PBB Kofi Annan pada 4 September 1999. Sebanyak 78,5 % suara menginginkan merdeka lepas dari NKRI, sedangkan 21,5% suara prointegrasi. Hasil jajak pendapat ini menimbulkan konflik horisontal yang mengerikan antara pihak prontegrasi dan prokemerdekaan. Hal itu mengakibatkan terjadi kembali jatuhnya korban jiwa dan gelombang pengungsian besar-besaran. Namun beberapa di antaranya ada hal-hal yang terlalu dibesar-besarkan oleh pers Barat. Untuk mengatasi hal tersebut, sejak 20 September 1999 Dewan Keamanan PBB menugaskan International Force for East Timor (Interfet) yang dipimpin oleh Australia untuk menciptakan keamanan dan penegakan hukum di Timor Timur.
Pada 19 Oktober 1999 melalui rapat paripurna ke-12 Sidang Umum MPR berdasarkan Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur menetapkan status kemerdekaan bagi rakyat Timor Timur lepas dari Negara Republik Indonesia secara resmi. Dunia internasional menganggap masalah Timor Timur telah selesai pada 17 Desember 1999, pada sidang ke-54 Majelis Umum PBB di New York. Dalam sidang tersebut secara bulat diputuskan menerima resolusi yang diajukan Indonesia dan Portugal untuk menghapus masalah Timor Timur dari agenda PBB.
Baca Juga : Lahirnya Organisasi Budi Utomo Pada Masa Pergerakan Nasional
Baca Juga : Lahirnya Organisasi Budi Utomo Pada Masa Pergerakan Nasional
0 komentar:
Posting Komentar