Sejarah Kewarganegaraan

Berikut Sejarah Kewarganegaraan Secara historis kata Kewarganegaraan (Civics) muncul di Yunani dengan istilah Civicus, yang berarti penduduk sipil (citizen) yang melaksanakan kegiatan demokrasi langsung dalam “polis” (negara kota) atau “City State”. Sebagaimana diketahui bahwa negara kota yang tertua berada di daerah Mesopotamia, diantara sungai Tigris dan Euphrates. Hal ini diungkapkan oleh Glotz, Gustave dalam The Greek City and Its Institution (Encyclopedia International) : “ The oldest city-state of which we are well informed grew up in the ancient Near East – in Sumeria, the region of lower Mesopotamia between the Tigris and Euphrates rivers – sometime betrween 4000 and 3000 B.C “. (1977 : 443).

Sejarah Kewarganegaraan

Negara kota selanjutnya adalah Yunani, yaitu sekitar tahun 1000 – 500 sebelum Masehi. Sebagai contoh misalnya Athena yang mengembangkan model demokrasi. Praktek demokrasi langsung tersebut mencerminkan

pelaksanaan demokrasi politik penduduk dari negara kota. Setiap warga negara berperan secara aktif dalam menentukan nasibnya maupun kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian dapat diungkapkan bahwa “polis” merupakan suatu organisasi yang berperan dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga negaranya, sehingga setiap warga negara berusaha untuk mempertahankan “polisnya”.

Dalam kaitannya dengan peranserta warga negara dalam negara kota, Roger H. Soltau dalam bukunya An Introduction to Politics, menjelaskan sebagai berikut

“ The Greek city-states were indeed democratic in the participation of all citizen, not only in the election of officials but in the daily routine of administration and justice ; the pushed their belief in equality to the extreeme of filling many posts by drawing lots, on the assumption that one man was on the whole as good as another “ (1960 : 162)

Baca Juga : Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Dari pandangan tersebut terungkap bahwa warga negara kota di Yunani mengembangkan peranserta warga negara dalam kehidupan demokratis, tidak hanya dalam pemilihan wakil-wakil rakyat secara resmi, melainkan pula dalam kegiatan yang bersifat rutin sehari-hari baik dalam masalah administrasi maupun aspek hukum.

Dengan demikian suatu negara kota (polis), memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai negara dan sekaligus sebagai masyarakat.

Istilah Civicus tersebut kemudian diambil alih oleh Amerika Serikat untuk dipergunakan sebagai pengajaran demokrasi politik di sekolah-sekolah.

“Sebagaimana diketahui pengetahuan tentang konstitusi di Amerika Serikat dimulai sejak tahun 1790, yaitu setelah 14 tahun kemerdekaan negara tersebut tahun 1776 dalam rangka meng-Amerika-kan (theory of Americanization) bangsa Amerika yang datang dari berbagai bangsa yang berbeda yang beremigrasi ke Amerika Serikat setelah ditemukannya benua Amerika oleh Christoper Colombus pada tahun 1492” (2001 : 294).

Rendahnya pengetahuan rakyat Amerika mengenai konstitusi menyebabkan dimasukkannya pelajaran Civics (kewarganegaraan) ke dalam kurikulum sekolah pada abad ke sembilan belas. Sebagaimana dikemukakan oleh Stuart Gerry Brown dari Syracuse University (Encyclopedia International) :

“Civics was introduced into the school curriculum during the 19 th century when large numbers of people were immigrating into the United States and their children were often without home instruction in American affairs. The National Education Association and the United States Office of Education stimulated Work of the schools and sponsore studies of appropriate methods And materials of instruction “ ( 1977 : 446)

Salah satu artikel tertua yang membahas Civics muncul dalam majalah The Citizen dan Civics yang terbit di tahun 1886, Henry Randall Waite merumuskan Civics sebagai the science of citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized collection, the individual in his relation to the state “. (2001 : 281)

Pentingnya pelajaran Civics diberikan di sekolah-sekolah antara lain dapat dilihat dari beberapa pengertian civics berikut ini :

1. Stanley Dimond (1970) mengungkapkan arti civic dengan “ Legal status in a country and the activities closely related to the political function : voting, governmental organizations, holding of public office, and legal rights and responsibilities” (1970 : 36).
2. Carter Van Good (1972) menjelaskan pengertian civics dengan “The elements of political science or that branch of political science dealing with the rights and duties of citizens”. (1972 : 71).
3. The New Lexicon Webster International Dictionary (1977) mengungkapkan “Civics (L. Civicus), n., The political science of the rights and duties of citizens, and of civic affairs”. (1977 : 184).

Dalam prakteknya para siswa mempelajari konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, tugas-tugas lembaga negara dan lain-lain hanya bersifat hafalan (by product) dan kurang melibatkan perubahan terhadap perilaku untuk menjadi warga negara yang baik (by process).

Arti Civics dalam perkembangan selanjutnya bukan hanya meliputi “masalah hak dan kewajiban” serta “pemerintahan” saja, akan tetapi berkembang menjadi “Community Civics”, “Economic Civics”, serta “Vocational Civics”.

Nu’manSomantri antara lain mengutip pandangan Van Good, (1945 : 71-72) mengungkapkan : “Gerakan ‘Community Civics’ pada tahun 1907 yang dipelopori oleh W.A. Dunn adalah permulaan dari ingin lebih fungsionalnya pelajaran tersebut bagi para siswa dengan menghadapkan mereka kepada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan ruang lingkup lokal, nasional maupun internasional. Gerakan “Community Civics” ini disebabkan pula karena pelajaran Civics pada ketika itu hanya mempelajari konstitusi dan pemerintah dengan kurang memperhatikan lingkungan sosial. Dengan “Community Civics” ini dimaksudkan pula bahwa Civics membicarakan pula prinsip-prinsip ekonomi dalam pemerintahan, usaha-usaha swasta, maupun masalah pekerjaan warga negara” (2001 : 282)

Hampir bersamaan dengan timbulnya gerakan “Community Civics” yang dipelopori oleh W.A. Dunn tersebut di atas, ada lagi gerakan yang mirip dengan gerakan tersebut, yaitu “Civic Education” atau banyak pula yang menyebut dengan “Citizenship Education ”.

Selanjutnya : Gerakan Pendidikan Kewarganegaraan