Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan ini berpangkal pada teori pemisahan kekuasaan dari John Locke yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu. Menurut John Locke, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, kekuasaan dalam negara harus dipisahkan satu sama lain ke dalam tiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, ketiga bidang kekuasaan itu adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang harus dipisahkan baik organ (lembaganya) maupun fungsinya. Teori ini terkenal dengan sebutan Trias Politika.
Dalam demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, kedudukan legislatif terpisah dari kekuasaan eksekutif sehingga kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem parlementer. Dalam demokrasi ini, kedudukan Presiden bukan hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian tangung jawab pemerintahan berada di tangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the President). Bagaimanakah kedudukan menteri? Menteri-menteri merupakan pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan serta harus bertanggung jawab kepada Presiden.
Seperti halnya dalam sistem parlementer, demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan pun memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya antara lain:
a. Badan eksekutif lebih stabil;
b. Penyusunan program kerja mudah disesuaikan dengan lama masa jabatan yang dipegang eksekutif;
c. System check and balances dapat menghindari pertumbuhan kekuasaan yang terlampau besar pada setiap badan;
d. Mencegah terjadinya kekuasaan yang absolute (terpusat pada satu orang).
Sedangkan kelemahannya antara lain:
a. Umumnya keputusan yang diambil merupakan hasil tawar menawar antara badan legislatif dengan eksekutif sehingga seringkali ini keputusan tidak tegas;
Proses pengambilan keputusan memakan waktu yang lama.
selanjutnya : Demokrasi Dengan Sistem Parlementer
selanjutnya : Demokrasi Dengan Sistem Parlementer
0 komentar:
Posting Komentar