Dengan penandatanganan ini maka Perang Dunia II membawa akibat bagi bangsa Indonesia yaitu:
1. Akibat positif, yaitu imperialisme Belanda di Indonesia berakhir,
2. Akibat negatif, yaitu Indonesia dijajah Jepang.
1. Akibat positif, yaitu imperialisme Belanda di Indonesia berakhir,
2. Akibat negatif, yaitu Indonesia dijajah Jepang.
Masa penjajahan Jepang di Indonesia walaupun tidak begitu lama akan tetapi mengakibatkan penderitaan lahir maupun batin. Rakyat kekurangan pangan dan sandang serta mengalami penderitaan rokhaniah (moral). Kebijaksanaan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas yaitu:
1. Menghapuskan pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia.
2. Menggerakkan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya
Adapun berbagai kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Sistem Pemerintahan
Setelah bangsa Indonesia lepas dari penderitaan penjajahan Belanda selama kurang lebih tiga setengah abad, kini bangsa Indonesia memasuki penderitaan baru yakni dalam cengkeraman penjajah Jepang. Berbeda dengan Belanda, Jepang di Indonesia menegakkan pemerintahan militeryang diperintah oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut.
Pada mulanya kedatangan Jepang disambut gembira oleh bangsa Indonesia karena berusaha menarik simpati dengan cara-cara sebagai berikut:
a. Mengumandangkan propaganda antara lain kedatangan Jepang bertujuan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda karena Jepang merupakan “Saudara Tua” bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia oleh Jepang diajak bersamasama membentuk “Kemakmuran bersama di kawasan Asia Timur Raya (Dai Toa)”.
b. Menggunakan bahasa Indonesia di samping bahasa Jepang sebagai bahasa resmi.
c. Mengikutsertakan orang-orang Indonesia dalam organisasi-organisasi resmi pemerintah Jepang, misalnya dalam Gerakan 3A yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin. Gerakan ini mempropagandakan peranan Jepang sebagai :
1. Cahaya Asia;
2. Pelindung Asia; dan
3. Pemimpin Asia.
Di samping itu juga mengangkat tokoh-tokoh nasional sebagai pemimpin Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA).
d. Menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi Majelis Islam A’la Indonesia tetap berdiri.
e. Bendera Merah Putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Begitu juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Jepang Kimigayo.
f. Rakyat diwajibkan menyerahkan besi tua. Oleh Jepang besi tua ini dilebur dijadikan alat-alat perang.
g Semua harta peninggalan Belanda yang berupa perkebunan, pabrik maupun bank disita.
Akan tetapi, tindakan-tindakan Jepang sama dengan Belanda yakni menjajah Indonesia. Jepang mulai menggantikan kedudukan-kedudukan Belanda di Indonesia. Partai-partai politik dibubarkan, surat-surat kabar dihentikan penerbitannya dan digantikan dengan koran Jepang-Indonesia.
Dalam bidang politik pemerintahan, oleh Jepang dibentuk 8 bagian pada pemerintah pusat dan bertanggung jawab pengelolaan ekonomi pada Syu (karesidenan). Pemerintahan daerah diaktifkan kembali untuk memperkuat dukungan terhadap kebutuhan ekonomi perang.
Pada masa pendudukan Jepang terjadilah perubahan di bidang politik pemerintahan yakni adanya perubahan yang mendasar dalam sistem hukum. Dengan diberlakukannya pemerintahan militer sementara waktu dan jabatan Gubernur Jenderal dihapuskan diganti oleh tentara Jepang di Jawa guna mencegah terjadinya kekacauan. Mulai tanggal 5 Agustus 1942 berakhirlah pemerintahan yang bersifat sementara dan berlakulah pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia.
Dalam susunan pemerintah daerah di Jawa terdiri atas Syu (Karesidenan yang dipimpin oleh Syucho, Si (Kotamadya) dipimpin oleh Sicho, Ken (Kabupaten) dipimpin oleh Kencho, Gun (Kawedanan) dipimpin oleh Guncho, Son (Kecamatan) dipimpin oleh Soncho, dan Ku (Desa/Kelurahan) dipimpin oleh Kuncho.
Pemerintah pendudukan Jepang ikut campur tangan terhadap pangreh praja, yang sebenarnya mereka berkuasa langsung terhadap rakyat akan tetapi selalu diawasi Jepang. Oleh karena itu rakyat Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan Jepang. Akibat dari tindakan-tindakan Jepang tersebut maka rakyat mengalami kesulitan ekonomi. Kekurangan bahan makanan mengakibatkan rakyat kekurangan gizi dan kelaparan. Penderitaan dan kemiskinan yang dialami rakyat Indonesia terjadi di mana-mana. Dalam hal pakaian, rakyat terpaksa harus mengunakan pakaian yang terbuat dari karung goni sehingga banyak berjangkit penyakit kulit. Pada masa pendudukan Jepang terjadilah perubahan dalam bidang sosial ekonomi. Bentuk penyerahan padi secara paksa sangat menyengsarakan rakyat. Mengapa Jepang banyak membutuhkan bahan pangan dari Indonesia?
Akibat dari bentuk penyerahan wajib ini banyak terjadi kelaparan, meningkatnya angka kematian, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat serta keadaan sosial semakin memburuk. Angka kematian lebih tinggi dari angka kelahiran. Di Kudus angka kematian mencapai 45,0 perseribu (permil) dan di Purworejo mencapai 42,7 permil sedangkan di Wonosobo mencapai 53,7 permil. Jadi pada jaman pendudukan Jepang keadaan petani dan masyarakat pedesaan di Jawa khususnya dalam keadaan sangat menderita. Selain memeras sumber daya alam, pemerintah pendudukan Jepang juga memeras tenaga kerja manusia. Untuk menggerakan rakyat Indonesia guna membantu maka diadakanlah Romusha.
Para pekerja Romusha sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan atas perintah militer Jepang
Romusha adalah tenaga kerja paksa yang dikerahkan Jepang untuk membangun objek-objek vital, seperti membangun lapangan terbang, perbentengan-perbentengan, jalan rahasia dan terowongan menuju pusat pertahanan, kubu pertahanan, jalan kereta api dan lain-lain. Untuk memperoleh tenaga kasar dalam romusha ini dikumpulkanlah kaum pria di desa-desa tanpa diketahui di mana mereka dipekerjakan. Banyak rakyat di Pulau Jawa dikirim ke luar Pulau Jawa seperti ke Irian, Maluku, Sulawesi bahkan ke luar negeri sebagai Romusha, misalnya ke Malaysia, Myanmar, dan Muang Thai.
0 komentar:
Posting Komentar