Gapi didirikan atas prakarsa M.H. Thamrin dengan tujuan untuk mencari jalan keluar yang ditempuh setelah PPPKI (Pemufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) tidak mampu menyusun kekuatan baru yang sebelumnya tampak gagal dalam perjuangan Petisi Sutarjo.
Petisi Sutardjo adalah petisi yang diajukan oleh Sutardjo dalam dewan rakyat (Volksraad) yang mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda agar diadakan konferensi Kerajaan Belanda yang membahas status politik Hindia Belanda dalam 10 tahun mendatang yang berupa status otonomi, meskipun masih ada dalam batas pasal 1 Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda. Hal itu dimaksudkan agar tercapai kerja sama yang mendorong rakyat untuk memajukan negerinya dengan rencana yang mantap dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Petisi itu tidak seluruhnya diterima oleh anggota dewan, karena petisi itu dianggap telah merendahkan martabat bangsa dengan jalan meminta-minta pada pemerintah Kolonial Belanda. Secara mayoritas anggota dewan menyetuji petisi tersebut, tetapi nampaknya pemerintah berpandangan bahwa usulan tersebut masih terlalu prematur dan otonomi yang diajukan dianggap tidak wajar.
Atas kegagalan tersebut, Gapi terbentuk sebagai organisasi gabungan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Pasundan, dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Persatuan atau gabungan organisasi itu ingin membentuk satu kekuatan nasional baru yang lebih efektif daripada berjalan sendiri-sendiri. Lebih jelasnya pembentukan Gapi pada tanggal 21 Mei 1939 didorong oleh beberapa hal, antara lain :
a. Kegagalan Petisi Sutardjo (yang menuntut pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia dalam sidang Volksraad bulan Juli 1936, dan ditolak oleh Ratu Belanda pada bulan November 1938)Kegentingan internasional akibat timbulnya fasisme di Jerman dan Italia
Atas kegagalan tersebut, Gapi terbentuk sebagai organisasi gabungan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Pasundan, dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Persatuan atau gabungan organisasi itu ingin membentuk satu kekuatan nasional baru yang lebih efektif daripada berjalan sendiri-sendiri. Lebih jelasnya pembentukan Gapi pada tanggal 21 Mei 1939 didorong oleh beberapa hal, antara lain :
a. Kegagalan Petisi Sutardjo (yang menuntut pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia dalam sidang Volksraad bulan Juli 1936, dan ditolak oleh Ratu Belanda pada bulan November 1938)Kegentingan internasional akibat timbulnya fasisme di Jerman dan Italia
b. Sikap pemerintah Belanda yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia.
Perkembangan berikutnya Gapi mengadakan aksi dan menuntut agar pemerintah mengadakan parlemen yang disusun dan dipilih oleh rakyat Indonesia dan kepada parlemen itulah pemerintah harus bertanggung jawab. Dengan demkian, tuntutan perjuangan Gapi adalah menunut “Indonesia Berparlemen” sebagai bentuk keinginan untuk membentuk negara yang berdiri sendiri. Hal itu dapat dilihat dalam anggaran dasar yang menjelaskan bahwa Gapi berdasarkan kepada :
a. Hak untuk menentukan diri sendiri
b. Persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam faham politik, ekonomi, dan social
c. Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia
Atas tuntutan Gapi tersebut, Pemerintah Hindia Belanda memberikan jawaban dengan membentuk Komisi Visman pada bulan Maret 1941 yang bertugas untuk menyelidiki sampai sejauh mana kehendak rakyat dengan perubahan pemerintahan. Jawabannya ternyata bahwa Indonesia masih ingin tetap berada dalam ikatan dengan Kerajaan Belanda.
Perkembangan berikutnya Gapi mengadakan aksi dan menuntut agar pemerintah mengadakan parlemen yang disusun dan dipilih oleh rakyat Indonesia dan kepada parlemen itulah pemerintah harus bertanggung jawab. Dengan demkian, tuntutan perjuangan Gapi adalah menunut “Indonesia Berparlemen” sebagai bentuk keinginan untuk membentuk negara yang berdiri sendiri. Hal itu dapat dilihat dalam anggaran dasar yang menjelaskan bahwa Gapi berdasarkan kepada :
a. Hak untuk menentukan diri sendiri
b. Persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam faham politik, ekonomi, dan social
c. Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia
Atas tuntutan Gapi tersebut, Pemerintah Hindia Belanda memberikan jawaban dengan membentuk Komisi Visman pada bulan Maret 1941 yang bertugas untuk menyelidiki sampai sejauh mana kehendak rakyat dengan perubahan pemerintahan. Jawabannya ternyata bahwa Indonesia masih ingin tetap berada dalam ikatan dengan Kerajaan Belanda.
0 komentar:
Posting Komentar