Setiap organisasi pergerakan nasional yang tumbuh di Indonesia mempunyai kegiatan yang berbeda, disesuaikan dengan sifat perjuangan, tujuan, dan cita-citanya. Dari kegiatannya itu, adakalanya suatu organisasi dapat terus berkembang, tetapi adaa pula yang sebaliknya dengan mengalami kemunduran, bahkan langsung mati (tidak berkembang). Bagi organisasi organisasi yang mengambil sikap kooperatif, moderat, dan tidak membahayakan kedudukan Kolonial, maka pemerintah Kolonial memberi keleluasaan pada organisasi yang bersangkutan untuk melakukan berbagai aktivitas organisasinya. Mereka diberi izin untuk berdiri, tumbuh, dan berkembang, sepanjang ativitasnya tidak mengganggu atau mengancam kedudukan Kolonial di Indonesia. Pihak Kolonial dapat memberikan badan hukum sehingga pergerakannya tidak dianggap ilegal. Dengan adanya badan hukum itu, pergerakan organisasi yang kooperatif dapat terus berkembang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Pada masa pergerakan tersebut, secara umum pemerintah Kolonial memandang kehadiran pergerakan nasional dianggap tidak berbahaya, salah satunya karena kooperatif, tidak tidak radikal, dan loyal kepada pemerintah Kolonial. Namun, pada kenyataannya tidak semua pandangan pemerintah Kolonial semuanya benar. Belanda sering terkecoh dengan sikap kooperatif yang ditampilkan oleh berbagai organisasi pergerakan, terutama ketika menyoroti masalah tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, misalnya yang terjadi pada SI. Tujuan SI semula memang ingin menghidupkan jiwa dagang bangsa Indonesia, khususnya pedagang Islam Jawa dan memperkuat ekonominya agar mampu bersaing dengan bangsa asing. Tujuan yang dicanangkan SI ini awalnya tidak dianggap berbahaya, namun seiring dengan perkembangannya SI tumbuh menjadi organisasi raksasa. Pemerintah Hindia Belanda mencermati SI dan menganggap berbahaya karena mampu memobilisasi massa. Gubernur Jenderal Idenburg (1909-1916) yang tidak menolak kehadiran SI mendapat reaksi dari orang-orang Belanda dengan mengatakan bahwa SI itu identik dengan “Salah Idenburg”. Bagi Idenburg, melarang begitu saja tidak ada gunanya, apalagi dengan tekanan dan penindasan. Untuk mengurangi suatu kekuatan besar yang dapat menghancurkan eksistensi pemerintah, Idenburg hanya memberikan badan hukum kepada cabang-cabang SI, sedangkan Central Sarekat Islam (CSI) tidak akan diberikan dengan maksud agar hubungan antar cabang dan pusat dapat diperlemah.
Sikap dan tindakan politik organisasi pergerakan yang berbeda-beda, membuat pemerintah Kolonial berbeda pula dalam menangapi setiap pergerakan yang ada. Pemerintah Kolonial bersikap hati-hati dan tidak menaruh rasa curiga yang berlebihan terhadap organisasi pergerakan yang menunjukkan sikap kooperatif, seperti BU dan PI. Tetapi bersikap keras dan tegas, bahkan melakukan tindakan pembubaran kepada beberapa organisasi, seperti IP yang secara terang-terangan menentang pihak pemerintah Kolonial. Ipdilalarng dan dibubarkan sebelum cita-cita perjuangannya tercapai. Permohonan IP untuk mendapatkan badan hukum ditolak bahkan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Tindakan Idenburg itu dilakukan setelah tokoh-tokoh dalam IP membuat kritikan pedas terhadap pemerintah yang akan merayakan ulang tahun ke-100 kemerdekaan Belanda dari penjajahan Perancis. Menurut mereka sungguh ironis kalau pesta itu harus dibiayai dari pajak yang ditarik dari orang bumiputera dan merayakannya di negara yang sedang dijajah. Kritikan terhadap pemerintah dibalas dengan membuang tokoh-tokoh IP yang tergabung dalam Tiga Serangkai ke berbagai tempat.
Sikap keras pemerintah Kolonial tampak pula dalam menghadapi PKI, suatu partai yang mendapat kekuatan dari kalangan buruh yang tergabung Vereeniging voor Spoor en Tramwegpersoneel (VSTP) dan SI. Pada tahun 1923 mereka melakukan pemogokan untuk menuntut kenaikan upah, tetapi gagal dan pemimpinnya dibuang. Mulai tahun 1924, PKI menyebarkan pengaruhnya ke masyarakat luas untuk menyiapkan gerakan revolusi dengan cara memberontak. Sikap itu diambil PKI karena cara tersebut dianggapnya lebih baik daripada menerima dominasi kekuatan Kolonial. Akhirnya, mulai tahun 1926-1927, terjadi pemogokan dan pemberontakan PKI di Banten, Jakarta, Jawa Tengah, dan Minangkabau. Pemberontakan itu dapat ditumpas oleh pemerintah karena pemberontakan itu bersipat lokal dan tidak terorganisir dengan baik. Kurang lebih 13.000 angota PKI ditangkap, dihukum, dan dibuang. Khusus kader-kader dibuang ke Boven Digul. Akhirnya PKI dinyatakan sebagai partai terlarang.
Jika diperhatikan, periode radikal dari tahun 1918-1927 yang dikoordinasikan oleh komunis nampaknya dipengaruhi oleh perkembangan politik yang diperankan kelompok sosial demokrat Belanda dalam ISDV. Selain itu pasca Perang Dunia I yang memperburuk perekonomian dan penderitaan rakyat, membuat rakyat berani melakukan aksi sebagai reaksi terhadap keadaan buruk tersebut. Dengan kondisi yang demikian, gubernur jenderal seperti Fock (1921-1926) dan Graeff (1926-1931) bersikap reaksioner terhadap pergerakan nasional pada waktu itu. Hal tersebut tentu saja berakibat pada mundurnya pergerakan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa.
Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin Soekarno mendapat reaksi dari pemerintah Kolonial dengan menuduh bahwa PNI akan melakukan pemberontakan seperti halnya PKI. Mereka lalu menggeladah rumah para pemimpin PNI dan menangkapnya. Dalam pembelaan di sidang Pengadilan Negeri Bandung, Soekarno melakukan pembelaan dengan judul “Indonesia Menggugat’.
Kebijakan keras pemerintah Hindia Belanda terhadap pergerakan kebangsaan Indonesia telah membuktikan bahwa bangsa Belanda tidak menginginkan Indonesia dapat meraih kemerdekaan. Untuk itu segala upaya dari pergerakan nasional yang berusaha mencapai kemerdekaan bangsanya segera ditindak sebelum organisasi itu berkembang dengan pesat. Namun, apabila pergerakan nasional itu kooperatif dan tidak membahayakan kepentingan dan kedudukan mereka sebagai penjajah, maka organisasi itu akan dibiarkan hidup dan berkembang, meskipun dengan pengawasan yang sangat ketat.
Sikap dan tindakan politik organisasi pergerakan yang berbeda-beda, membuat pemerintah Kolonial berbeda pula dalam menangapi setiap pergerakan yang ada. Pemerintah Kolonial bersikap hati-hati dan tidak menaruh rasa curiga yang berlebihan terhadap organisasi pergerakan yang menunjukkan sikap kooperatif, seperti BU dan PI. Tetapi bersikap keras dan tegas, bahkan melakukan tindakan pembubaran kepada beberapa organisasi, seperti IP yang secara terang-terangan menentang pihak pemerintah Kolonial. Ipdilalarng dan dibubarkan sebelum cita-cita perjuangannya tercapai. Permohonan IP untuk mendapatkan badan hukum ditolak bahkan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Tindakan Idenburg itu dilakukan setelah tokoh-tokoh dalam IP membuat kritikan pedas terhadap pemerintah yang akan merayakan ulang tahun ke-100 kemerdekaan Belanda dari penjajahan Perancis. Menurut mereka sungguh ironis kalau pesta itu harus dibiayai dari pajak yang ditarik dari orang bumiputera dan merayakannya di negara yang sedang dijajah. Kritikan terhadap pemerintah dibalas dengan membuang tokoh-tokoh IP yang tergabung dalam Tiga Serangkai ke berbagai tempat.
Sikap keras pemerintah Kolonial tampak pula dalam menghadapi PKI, suatu partai yang mendapat kekuatan dari kalangan buruh yang tergabung Vereeniging voor Spoor en Tramwegpersoneel (VSTP) dan SI. Pada tahun 1923 mereka melakukan pemogokan untuk menuntut kenaikan upah, tetapi gagal dan pemimpinnya dibuang. Mulai tahun 1924, PKI menyebarkan pengaruhnya ke masyarakat luas untuk menyiapkan gerakan revolusi dengan cara memberontak. Sikap itu diambil PKI karena cara tersebut dianggapnya lebih baik daripada menerima dominasi kekuatan Kolonial. Akhirnya, mulai tahun 1926-1927, terjadi pemogokan dan pemberontakan PKI di Banten, Jakarta, Jawa Tengah, dan Minangkabau. Pemberontakan itu dapat ditumpas oleh pemerintah karena pemberontakan itu bersipat lokal dan tidak terorganisir dengan baik. Kurang lebih 13.000 angota PKI ditangkap, dihukum, dan dibuang. Khusus kader-kader dibuang ke Boven Digul. Akhirnya PKI dinyatakan sebagai partai terlarang.
Jika diperhatikan, periode radikal dari tahun 1918-1927 yang dikoordinasikan oleh komunis nampaknya dipengaruhi oleh perkembangan politik yang diperankan kelompok sosial demokrat Belanda dalam ISDV. Selain itu pasca Perang Dunia I yang memperburuk perekonomian dan penderitaan rakyat, membuat rakyat berani melakukan aksi sebagai reaksi terhadap keadaan buruk tersebut. Dengan kondisi yang demikian, gubernur jenderal seperti Fock (1921-1926) dan Graeff (1926-1931) bersikap reaksioner terhadap pergerakan nasional pada waktu itu. Hal tersebut tentu saja berakibat pada mundurnya pergerakan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa.
Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin Soekarno mendapat reaksi dari pemerintah Kolonial dengan menuduh bahwa PNI akan melakukan pemberontakan seperti halnya PKI. Mereka lalu menggeladah rumah para pemimpin PNI dan menangkapnya. Dalam pembelaan di sidang Pengadilan Negeri Bandung, Soekarno melakukan pembelaan dengan judul “Indonesia Menggugat’.
Kebijakan keras pemerintah Hindia Belanda terhadap pergerakan kebangsaan Indonesia telah membuktikan bahwa bangsa Belanda tidak menginginkan Indonesia dapat meraih kemerdekaan. Untuk itu segala upaya dari pergerakan nasional yang berusaha mencapai kemerdekaan bangsanya segera ditindak sebelum organisasi itu berkembang dengan pesat. Namun, apabila pergerakan nasional itu kooperatif dan tidak membahayakan kepentingan dan kedudukan mereka sebagai penjajah, maka organisasi itu akan dibiarkan hidup dan berkembang, meskipun dengan pengawasan yang sangat ketat.
0 komentar:
Posting Komentar