Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Konsep Dasar PKn yang perlu dikuasai

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui banyaknya konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan yang harus dikuasai oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan. Penguasaan konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan berkaitan pula dengan proses perubahan perilaku warga negara, penguasaan terhadap masalah-masalah warganegara serta pengambilan keputusan guna pemecahan masalah. Beberapa konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan yang perlu dikuasai antara lain :

1. Ilmu Kewarganegaraan – Pendidikan Kewarganegaraan,
2. Mengorganisir bahan Pendidikan Kewarganegaraan (Isolation, Correlation, Concentration dan Unification),
3. Materi PKN (Formal content – Informal content – Respon siswa – Sintesis kebutuhan individu, masyarakat dan Negara)
4. Menyajikan bahan Pendidikan Kewarganegaraan (The Method of Authority – The Authority of Method),
5. Interdiscipline – Crossdiscipline,
6. Community Civics – Economic Civics – Vocational Civics,
7. Faculty Psychology - Field Psychology ,
8. Demokrasi Pancasila,
9. Hak dan kewajiban warganegara,
10. Kegiatan Dasar manusia,
11. Lingkungan pendidikan (Keluarga-Sekolah-Masyarakat),
12. Kebutuhan warganegara,
13. Konflik warga negara (Interpersonal conflict – Intrapersonal conflict – Group conflict – Goal conflict),
14. Sikap warganegara (Stone Citizen – Sponge Citizen– Generator Citizen),
15. Berdialog secara kreatif,
16. Patriotisme, Kewiraan dan Bela Negara,
17. Membuat keputusan,
18. Ketrampilan berpikir,
19. Intraceptive knowledge,
20. Nilai keimanan dan ketaqwaan.

Masalah Konstekstual Pendidikan Kewarganegaraan yang perlu didiskusikan

Beberapa masalah kontekstual dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang kiranya perlu didiskusikan (Namun guru PKN dapat menambah dan memperkayanya) antara lain :

1. Lingkungan Hidup,
2. Pemberdayaan Masyarakat,
3. Masyarakat Madani,
4. Otonomi Daerah,
5. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
6. Kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan,
7. Konflik sosial Kesukuan, Agama dan Ras,
8. Advokasi hukum bagi masyarakat,
9. Kebebasan Pers,
10. Hak-hak minoritas,
11. Pemberantasan Korupsi,
12. Undang-Undang Pendidikan Kewarganegaraan.