Indonesia Pada Masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998 | Biasa Membaca -->

Indonesia Pada Masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998

Indonesia memasuki masa Orde Baru yang berusaha mewujudkan tatanan baru kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Penetapan Tap MPRS No. XXV/ MPRS / 1966 tentang pelarangan PKI, dan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Pejabat Presiden Soeharto, serta Sidang Umum V MPRS 1968 merupakan menetapkan pengangkatan Soeharto sebagai Presiden RI, merupakan momentum bagi Bangsa Indonesia untuk memasuki masa tersebut.

Indonesia Pada Masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998

Berkaitan dengan hal tersebut, aspek-aspek yang diperjuangankan dalam Orde Baru itu ialah:
a) Sikap mental positif untuk menghentikan segala penyimpangan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
b) Masyarakat adil dan makmur
c) Sikap mental yang mengabdi kepada rakyat.
Landasan Orde Baru:
a) Landasan ideal: Pancasila
b) Landasan konstitusional: UUD 1945
Landasan operasional: Tap MPRS/MPR

Baca Juga : 6 Manfaat Mempelajari Ilmu Sejarah Yang Perlu Diketahui

1. Kebijakan Orde Baru 

Orde Baru berusaha mencapai cita-cita perjuangannya melalui program yang disusun berdasarkan perencanaan pembangunan jangka pendek dan perencanaan pembangunan jangka panjang 25-30 tahunan. Untuk pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap 5 tahun (Pelita). Secara keseluruhan aspek-aspek perjuangannya adalah sebagai berikut:

a. Memperbaiki kehidupan rakyat baik sandang ataupun pangan
b. Melaksanakan Pemilu
c. Melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif
d. Melanjutkan program anti-imperalisme dan kolonialisme

Upaya merealisasikan perjuangannya itu Orde Baru melalui program pembangunan lima tahunannya (Repelita) yang disusun oleh Bappenas bertujuan:

a. Dapat menaikkan penghasilan rakyat
b. Berdasarkan keadaan dan kemampuan

Meletakkan dasar bagi pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

Sasaran yang akan dicapai melalui Repelita adalah:
a. Kebutuhan pangan
b. Kebutuhan sandang
c. Kebutuhan papan
d. Kebutuhan perbaikan prasarana
e. Penyediaan perumahan rakyat
f. Perluasan lapangan kerja
g. Kesejahteraan rohani dan mental

Presiden Soeharto mengumumkan pembentukan dan susunan Kabinet Pembangunan.pada tanggal 6 Juni 1968. Tugas pokok Kabinet Pembangunan dikenal dengan Pancakrida. Pelita 1 mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 1969, dengan menitikberatkan pada sektor pertanian dan Industri yang mendukung sektor pertanian.

Pelita II dilaksanakan mulai 1 April 1974 – 31 Maret 1979. Pelita ini menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan Industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

Memasuki Pelita III yang dilaksanakan mulai 1 April 1979 – 31 Maret 1984, menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan yang mengo1ah bahan baku menjadi bahan jadi. 
Pelita IV dilaksanakan antara 1 April 1984 – 31 Maret 1989, dengan fokus pada pembangunan sektor pertanian untuk melanjutkan usaha­usaha swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin­mesin sendiri; baik mesin-mesin untuk industri ringan maupun untuk industri berat. Sedangkan Pelita V yang dimulai 1 April 1989 – 3 Maret 1994, menekankan pada peningkatan sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan hasil pertanian lainnya serta sektor Industri. Selanjutnya, Pelita VI dimulai 1 April 1994 31 Maret 1999 dengan titik berat pada pembangunan sektor ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Trilogi pembangunan merupakan acuan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, seperti berikut ini:
a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Orde baru melaksanakan program-program pembangunannya dengan sangat memperhatikan unsur pemerataan. Maka ditetapkanlah delapan jalur pemerataan, sehingga pembangunan nasional itu menjadi bermakna. Berkaitan dengan hal tersebut, Orde Baru menetapkan prinsip pemerataannya dalam Delapan Jalur Pemerataan, berikut ini:

a. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya sandang, pangan, dan papan.
b. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
c. Pemerataan pembagian pendapatan
d. Pemerataan kesempatan kerja
e. Pemerataan kesempatan berusaha
f. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
g. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
h. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan
Jika dibandingkan dengan masa Orde Lama, kebijaksanaan-kebijaksanaan pada masa Orde Baru telah membawa Indonesia menuju suatu perubahan yang sangat drastis. Hal ini merupakan prestasi yang tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga diamati oleh pihak luar negeri. Bidang-bidang yang merupakan prestasi Orde Baru antara lain:

a. Pendapatan perkapita mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7 %. Pada tahun 1982 Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang dengan pendapatan perkapita sebesar 600 dollar AS per tahun.

b. Swasembada beras berhasil dicapai Indonesia pada tahun 1986. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras.

c. Peningkatan sarana dan kesempatan memperoleh pendidikan sehingga melek huruf yang 46,7 % pada tahun 1961 meningkat menjadi 60 % pada tahun 1971, 72 % pada tahun 1981, dan 90 % pada dekade 1990-an.

d. Stabilitas ekonomi yang terjaga pada tingkat inflasi di bawah 10 % menyebabkan terciptanya iklim usaha yang sehat dan nyaman. Suatu peningkatan yang sangat tajam jika dibandingkan dengan masa akhir orde Lama yaitu mencapai angka inflasi 600%.

e. Keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana sehingga pertumbuhan penduduk hanya berkisar di bawah 2 % per tahun.

f. Stabilitas politik dengan langkah penyederhanaan partai. pemerintah Orde Baru tidak membubarkan partai-partai tersebut melainkan menggabungkannya (fusi) dalam satu partai. Penggabungan ini tidak didasarkan atas ideologi, tetapi atas persamaan program. Dari proses ini akhirnya terbentuk dua partai politik dan satu golongan karya. Dua partai politik tersebut adalah sebagai berikut. 
1) Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Fusi ini dilakukan pada tanggal 11 Januari 1973.
2) Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Fusi ini dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973
3) Sementara Golongan Karya (Golkar) bukan merupakan hasil fusi partai politik. Golkar berdiri sendiri sebagai sebuah organisasi massa. Organisasi ini juga diberi hak untuk ikut dalam pemilu. 

g. Stabilitas keamanan dan ketenteraman lebih terjaga karena kontrol yang kuat terhadap berbagai bidang kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah pembatasan kebebasan berpendapat, sehingga hampir tidak ada gejolak politik dan hankam yang berarti. Hal ini berkaitan dengan dijalankannya fungsi ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator. Pada masa Orba tidak dikenal istilah oposisi karena dianggap kontra-produktif, menghambat kemajuan dan laju pembangunan.

h. Di bidang politik, diterapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas partai. Diharapkan stabilitas nasional pun bisa dijamin. Sosialisasi Pancasila ini tidak hanya terhadap partai politik saja, melainkan dilakukan juga pada setiap organisasi massa dan masyarakat. Dalam organisasi massa, Pancasila selalu dijadikan sebagai asas organisasi. Terhadap masyarakat luas pun disosialisasikan Program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Program ini bertujuan untuk mencapai kesamaan cara pandang bernegara sehingga akan tercapai persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam pelaksanaannya, pro­gram ini dijalankan sebagai usaha untuk membentuk opini rakyat. Dengan demikian rakyat secara sistematis diindoktrinasi untuk memiliki opini bahwa pemerintah Orde Baru adalah pelaksana Pancasila dan UUD 1945 yang murni dan konsekuen. Secara teoritis, dengan kesamaan cara pandang tersebut dapat melanggengkan kekuasaan.

Baca Juga : Ideologi Ideologi Yang Berkembang Pada Masa Pergerakan Nasional

Indonesia Pada Masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: khadhika

0 komentar:

Posting Komentar

BERLANGGANAN GRATIS

Silahkan masukan e-mail anda untuk mendapatkan kiriman materi pelajaran terbaru dari biasamembaca.blogspot.com gratis langsung ke e-mail anda

Dikirim oleh biasamembaca.com